Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA
(PERHEPI)

 

Mukadimah

Didorong oleh hasrat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, serta hasrat untuk memajukan dan mengembangkan Ilmu Ekonomi Pertanian dan mengingat pula akan cita-cita yang tersirat dalam Konferensi Nasional Ekonomi Pertanian pertama di Cibogo-Bogor pada tanggal 6-12 Pebruari 1964, maka pada seminar/konferensi khusus disepakati pembentukan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia pada tanggal 14 Februari 1969 di Ciawi, sebagai organisasi profesi yang berfungsi sebagai wadah bagi kegiatan dan aktivitas dalam pengerahan tenaga-pikiran di bidang Ilmu Pengetahuan Ekonomi Pertanian secara maksimal, dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Perhimpunan ini akan memelihara hubungan seluas-luasnya baik di dalam maupun di luar negeri guna melaksanakan maksud dan tujuan.

 

BAB I
Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

 

Pasal 1
Nama

Organisasi ini dinamakan “PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA”, yang disingkat PERHEPI, ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “Indonesian Society of Agricutural Economics” atau disingkat ISAE.

 

Pasal 2
Tempat Kedudukan

Pengurus Pusat PERHEPI berkedudukan di Kabupaten Bogor.

 

Pasal 3
Jangka Waktu

PERHEPI didirikan di Cibogo-Kabupaten Bogor, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

BAB II
Asas, Sifat, Tujuan dan Bentuk

 

Pasal 4
Asas

PERHEPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas

 

Pasal 5
Tujuan

PERHEPI sebagai wadah kerjasama para ahli maupun peminat ekonomi pertanian dan agribisnis untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara profesional (berdasarkan keahlian), tidak berafiliasi dengan aliran politik dan golongan tertentu, bersifat independen dan nirlaba.

Pasal 6
Bentuk

PERHEPI adalah organisasi profesi yang berbentuk perkumpulan terdiri dari:

  1. Organisasi Tingkat Nasional, berkedudukan di Ibu Kota Negara
  2. Organisasi Tingkat Komisariat Daerah (Komda), berkedudukan di Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 

BAB III
Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Kegiatan Usaha

 Pasal 7
Fungsi

PERHEPI merupakan organisasi profesi yang merupakan wadah untuk berhimpunnya seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan dan minat dalam ekonomi pertanian dan agribisnis Indonesia, untuk secara bersama-sama meningkatkan peran dan kontribusinya pada pengembangan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis serta aplikasinya pada pembangunan bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dengan melakukan analisis, penelitian, dan pengkajian untuk memberikan rekomendasi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi pertanian dan agribisnis nasional yang berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan Indonesia.

 

Pasal 8
Tugas dan Wewenang

 Adapun tugas dan wewenang dari PERHEPI adalah:

  1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional anggota pada pengembangan ilmu dan aplikasi ekonomi pertanian dan agribisnis.
  2. Meningkatkan peran serta dan penerapan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis dalam proses mendukung pembangunan daerah dan bangsa.
  3. Mengembangkan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis untuk kemajuan dan peningkatan daya saing bangsa.
  4. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan daya tarik keahlian analisis ekonomi pertanian dan agribisnis, terutama para generasi muda.
  5. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya analisis keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis serta penerapannya dalam pembangunan nasional
  6. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan Indonesia dalam penerapan rekomendasi keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis.
  7. Melakukan bimbingan kepada generasi muda dalam kemampuan analisis dan penasehatan kompetensi keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis, terutama dalam hal publikasi ilmiah nasional dan internasional.

 

Pasal 9
Kegiatan Usaha

  1. Mempererat kerjasama antara anggota dan antara organisasi dengan lembaga dan organisasi lain yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama, baik lembaga pemerintah ataupun swasta.
  2. Mengkoordinasikan penelitian ekonomi pertanian dan agribisnis dengan topik tertentu serta mengadakan inventarisasi dan koordinasi penerapan hasil penelitian dalam bidang ekonomi pertanian dan agribisnis.
  3. Mengembangkan kegiatan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis melalui penerbitan/publikasi ilmiah dalam bidang ekonomi pertanian dan agribisnis.
  4. Memfasilitasi anggota dalam upaya meningkatkan kapasitas analisis dan kemampuan dalam menyusun publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional.
  5. Membangun pemikiran cerdas yang disampaikan dalam bentuk pendapat atau opini kepada pemerintah dan masyarakat tentang isu pembangunan pertanian, yang disampaikan melalui kongres, konferensi, seminar, rapat atau diskusi yang bersifat ilmiah baik pada taraf nasional, daerah, maupun kelompok-kelompok yang lebih kecil.

 

 

BAB IV
Keanggotaan

 Pasal 10

Keanggotaan PERHEPI adalah perorangan yang terdiri dari :

  1. Anggota biasa; dan
  2. Anggota kehormatan.

 

BAB V
Kongres dan Rapat Anggota

Pasal 11
Kongres

Kongres adalah lembaga tertinggi yang berwenang untuk menetapkan:

  1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan perubahannya;
  2. Program kerja Nasional; dan
  3. Ketua Umum

 

Pasal 12
Rapat Anggota Komisariat

Rapat Anggota Komisariat adalah lembaga tertinggi organisasi tingkat Komisariat yang berwenang menetapkan:

  1. Program Kerja Komisariat; dan
  2. Ketua Komisariat Daerah.

 

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 13

PERHEPI memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut:

  1. Kongres
  2. Kongres Luar Biasa
  3. Rapat Anggota Komisariat
  4. Dewan Penasehat Pusat
  5. Pengurus Pusat
  6. Dewan Penasehat Komisariat Daerah
  7. Komisariat Daerah
  8. Bendera
  9. Cap/Stempel

 

Pasal 14
Dewan Penasehat Pusat

  1. Dewan Penasehat Pusat PERHEPI memiliki tugas mengawasi pelaksanaan, kemajuan dan pengembangan PERHEPI sebagai organisasi profesi.
  2. Dewan Penasehat Pusat juga berfungsi sebagai penasehat, yang berperan untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan bagi ketua umum dan pengurus pusat.
  3. Dewan Penasehat Pusat PERHEPI terdiri dari tokoh-tokoh dan sesepuh ekonom pertanian dan agribisnis yang memiliki kepakaran dan teladan yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap organisasi profesi ekonomi pertanian dan agribisnis.
  4. Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Ketua Umum PERHEPI atas pertimbangan usulan kongres PERHEPI dan usulan dari rapat anggota komisariat daerah.
  5. Dewan Penasehat Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan ditetapkan oleh Ketua Umum PERHEPI.
  6. Masa Bhakti anggota Penasehat Pusat adalah bersamaan dengan jangka waktu masa bhakti pengurus pusat PERHEPI.

 

Pasal 15
Pengurus Pusat

  1. Ketua umum terpilih dengan wewenang yang dimilikinya berkewajiban membentuk formatur untuk menyusun dan menentukan struktur organisasi selama periode kepemimpinan ketua umum.
  2. Ketua Umum membentuk pengurus pusat dan dewan penasehat dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender dari berakhirnya kongres.
  3. Pengurus pusat dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah terbentuk, harus menyusun dan mensahkan program kerja dan tata kerja yang berisi:
  1. Uraian dan tanggung jawab setiap anggota pengurus pusat
  2. Mekanisme organisasi  dan rencana kerja setiap bidang.

 

Pasal 16
Dewan Penasehat Komisariat

  1. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI memiliki tugas mengawasi pelaksanaan, kemajuan dan pengembangan Komisariat Daerah PERHEPI.
  2. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI juga berfungsi sebagai penasehat, yang berperan untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan bagi ketua dan pengurus komisariat.
  3. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI terdiri dari tokoh-tokoh dan sesepuh ekonom pertanian dan agribisnis yang memiliki kepakaran dan teladan yang baik di daerah, serta memiliki kepedulian terhadap organisasi profesi ekonomi pertanian dan agribisnis.
  4. Dewan Penasehat Komisariat diangkat oleh ketua komisariat terpilih PERHEPI atas pertimbangan usulan rapat anggota komisariat PERHEPI dan atau usulan pengurus pusat.
  5. Dewan Penasehat Komisariat Daerah sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang ketua, diusulkan oleh ketua Komisariat Daerah dan ditetapkan oleh ketua umum
  6. Masa Bhakti anggota Dewan Penasehat Komisariat adalah bersamaan dengan jangka waktu masa bhakti pengurus komisariat daerah PERHEPI.

 

Pasal 17
Komisariat Daerah

  1. Komisariat Daerah atau disingkat “KOMDA” merupakan perangkat organisasi di tingkat daerah, adalah wadah tempat anggota dan peminat ekonomi pertanian dan agribisnis dalam pengembangan organisasi dan profesinya di daerah yang bersangkutan.
  2. Komda dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anggota aktif yang berdomisili di satu daerah, serta disahkan pembentukannya oleh pengurus pusat.
  3. Nama Komda disesuaikan dengan nama daerah/Kabupaten-Kota domisili kepengurusan berada dan tidak menggunakan nama
  4. Pengurus Komda dipilih serta ditetapkan dalam rapat Anggota Komisariat yang bersangkutan, dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
  5. Ketua Komda terpilih dan pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah terbentuk, harus menyusun dan mensahkan program kerja dan tata kerja yang berisi:
  1. Uraian dan tanggung jawab setiap anggota pengurus komda
  2. Mekanisme organisasi  dan rencana kerja setiap bidang.
  1. Komisariat daerah dapat dibubarkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan kongres apabila menunjukkan, hal-hal sebagaimana berikut:
  1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melaksanakan kegiatan di komisariatnya.
  2. Dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus pusat tanpa alasan yang jelas.
  1. Apabila komisariat yang telah dibubarkan, ingin membentuk komisariat kembali, maka harus mengikuti persyaratan awal sebagai komisariat baru seperti tercantum dalam ayat 2 dan disetujui oleh Pengurus Pusat.

 

BAB VII
KEKAYAAN dan KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 18
Keuangan

Sumber keuangan PERHEPI diperoleh dari:

  1. Iuran awal keanggotaan
  2. Iuran anggota dan besaran iuran anggota akan diatur dalam ketentuan yang dituangkan dalam keputusan ketua umum dengan mempertimbangkan hasil masukan komisariat daerah dalam forum rapat kerja nasional atau kongres.
  3. Sumbangan yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PERHEPI.
  4. Usaha dan pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERHEPI.

 

Pasal 19
Pengelolaan Asset (Harta Milik)

  1. Asset (harta milik) PERHEPI terdiri dari dana milik PERHEPI, dan harta lainnya yang diperoleh dengan cara sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para anggota PERHEPI, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  2. Keputusan untuk memindahkan hak milik serta menggadaikan dan/atau menjaminkan baik harta bergerak ataupun tidak bergerak milik PERHEPI, harus diputuskan dalam kongres.

 

BAB VIII
Perubahan Anggaran Dasar, Perubahaan Anggaran Rumah Tangga, dan Pembubaran

 Pasal 20
Perubahaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

  1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan dalam kongres atau kongres luar biasa atas usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah komisariat daerah.
  2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah komisariat yang tercatat sah dalam kongres yang memenuhi kuorum.

 

Pasal 21
Pembubaran

Pembubaran baru sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Komisariat yang hadir dalam suatu Kongres yang khusus (luar biasa)  diadakan untuk maksud itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Komisariat yang tercatat sah.

 

BAB IX
Penutup

Pasal 22
KETENTUAN UMUM

  1. Hal-hal yang tidak atau belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Bilamana diperlukan pengurus pusat dapat mengeluarkan peraturan pengurus pusat, dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Ditetapkan di                 : Bogor

Pada Tanggal                : 29 Agustus 2014

 

Kongres Nasional Ke-XV  Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia

 

Pimpinan Sidang

 

Ketua                                                        Wakil Ketua                                             Sekretaris

 

 

Prof. Zulkifli Alamsyah                             Dr. Azhar Bafadal                                            Dr. Slamet Subari